Senin, 11 Mei 2009

Pesan-pesan DPR untuk Darmin

Senin, 11/05/2009 21:30 WIB
Suhendra, Angga Aliya ZRF - detikFinance
Foto: Dikhy/detikcom

Video Terkait
2 Calon Deputi Gubernur Senior BI Diuji
Foto Terkait
2 Calon Deputi Gubernur Senior BI Diuji Jakarta - Komisi XI DPR mengharapkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution yang baru saja terpilih bisa lebih cepat mengambil keputusan dalam setiap masalah.Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin A.J Soefihara usai uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur Senior BI di Gedung DPR/MPR, Jalan Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2009)."BI ke depan harus memiliki kemauan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Banyak kasus yang banyak terjadi seperti Bank Century dan Bank Ifi, itu karena lamban keputusan dari aspek regulasi," ujarnya.Selain itu, DPR juga mengharapkan Darmin bisa memperluas akses perbankan untuk masyarakat ekonomi lemah yang selama ini belum punya akses ke dunia perbankan."Termasuk kita harapkan bisa pererat hubungan antara otoritas fiskal dengan moneter," imbuhnya.Ia mengatakan, DPR percaya memberi jabatan tersebut kepada Dirjen Pajak itu walau sebelumnya belum pernah terjun ke dunia moneter."Tapi Darmin itu skill-nya pada aspek penentuan kebijakan dan kepemimpinan," katanya.Endin menambahkan, Darmin juga pernah ambil bagian dalam pemikiran dan pencetusan Undang-undang BI."Walau ada konflik psikologis dari fiskal ke moneter. Dari yang biasa ngambil uang sekarang jadi pengatur keseimbangan moneter. Itu seperti perpindahan kebiasaan, tapi dia menyanggupi," katanya.Komidi XI DPR RI pada malam ini secara musyawarah dan mufakat memilih Darmin Nasution untuk menjadi Deputi Gubernur Senior BI menggantikan Miranda Goeltom. Darmin berhasil mengalahkan calon lainnya yakni Gunarni Soeworo. Darmin sejak awal memang sudah diunggulkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Miranda tersebut.Berikut profil Darmin Nasution yang dikutip detikFinance dari berbagai sumber:
Tempat/tanggal lahir: Tapanuli, 21 Desember 1949
Lulusan: Fakultas Ekonomi UI (1976), meraih gelar doktor di Universitas Paris I Sorbon, Perancis (1986)
Pjs Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu
Ketua Bapepam LK
Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia
Dirjen Pajak Depkeu. Sayangnya mengenai siapa yang akan menjadi pengganti Darmin sebagai Dirjen Pajak Depkeu, belum bisa diketahui. Menkeu Sri Mulyani yang diminta komentarnya tidak memberikan jawaban saat ditanya. "Pak Darmin baik-baik saja," ujar Sri Mulyani singkat sambil masuk mobilnya.(ang/qom)

Darmin Nasution Deputi Gubernur Senior BI Baru

Senin, 11/05/2009 20:40 WIB

Angga Aliya ZRF - detikFinance
Darmin Nasution (dok detikFinance)

Video Terkait
2 Calon Deputi Gubernur Senior BI Diuji
Foto Terkait
2 Calon Deputi Gubernur Senior BI Diuji Jakarta - Komisi XI DPR RI akhirnya memilih Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) menggantikan Miranda Goeltom. Darmin akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2009-2014.Darmin dipilih menjadi DGS BI setelah melewati proses fit and proper test yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/5/2009).Darmin saat ini menjabat sebagai Dirjen Pajak di Departemen Keuangan. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam LK.Ia terpilih setelah menyisihkan satu-satunya lawan, yaitu Gunarni Soewarno. Gunarni saat ini menjadi Komisaris Bank Mandiri dan sebelumnya pernah jadi Ketua Perbanas. Dari awal Darmin memang sudah diunggulkan bisa mengalahkan Gunarni."Komisi XI DPR RI melalui musyawarah mufakat secara aklamasi memilih Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI baru menggantikan Miranda Goeltom," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Zawawi.Namun Hafiz mengaku tidak bisa menyebutkan satu per satu pertimbangan masing-masing partai memilih Darmin. "Kita memilih berdasarkan usulan presiden. Sesuai amanat secara garis besar tugas utama Deputi Gubernur Senior BI setidaknya memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang moneter dan keuangan, keduanya harus terpadu. Barangkali inilah yang menjadi alasan kuat," urai Hafiz.Rapat pleno penetapan Darmin diikuti oleh 40 anggota Komisi XI DPR RI. Seluruh fraksi hadir dan memenuhi kuorum."Mudah-mudahan pak Darmin bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai UU dalam membantu gubernur BI. Sebagai orang pemerintah diharapkan berkoordinasi untuk kebijakan moneter dan fiskal sehingga produktif bagi negara," urai Hafiz.(ang/qom)

Darmin Diharapkan Bisa Perbaiki Tata Kelola di BI

Selasa, 12/05/2009 08:14 WIB

Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
(Foto: Wahyu-detikFinance)

Jakarta - Terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia diharapkan dapat memperbaiki aspek governance (tata kelola) di bank sentral tersebut. Kepala Ekonom BNI, Tony A Prasetiantono, menilai Darmin terpilih memang bukan karena ahli moneter, namun lebih karena kapasitasnya dalam menegakkan governance. "Pak Boediono tampaknya memilih beliau karena ingin mendapatkan figur yang bisa membantu memperbaiki aspek governance di BI," ujar Tony dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (12/5/2009). Tony menjelaskan adanya kasus dana Yayasan Rp 100 Miliar yang telah mencoreng BI, memaksa BI untuk mengakui bahwa ada yang salah dalam tata kelola (governance) di BI. "Meski mungkin 'orang dalam' BI sendiri mestinya bisa menegakkan governance, tapi tampaknya pak Boediono merasa perlu bantuan orang luar untuk membenahinya," ungkap Tony. Tony menilai Dirjen pajak ini dianggap cocok untuk menjalankan tugas tersebut, karena pengalaman dan kinerjanya yang baik di Depkeu, terutama semasa menjadi Dirjen Pajak. "Ke depannya, BI sebenarnya masih perlu orang yang ahli perbankan komersial (commercial banker) seperti Bu Gunarni, dalam jajaran Dewan Gubernur, untuk melengkapi keahlian Deputi Gubernur yang rata-rata orang makro dan central banker," papar TonyDarmin secara aklamasi dipilih Komisi XI DPR pada Senin malam (11/5/2009) dengan mengungguli satu pesaingnya Gunarni Soeworo.Rekam jejak Darmin yang lumayan bersih dinilai sebagai kunci untuk menegakkan integritas di BI yang belakangan diselimuti banyak kasus oleh mantan pejabatnya.(epi/ir)

Pengganti Darmin Harus Mampu Lakukan Pembaruan Pajak

Selasa, 12/05/2009 09:55 WIB

Irna Gustia - detikFinance
(Foto: dok detikFinance)

Jakarta - Terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia membuat posisi Dirjen Pajak ikut kosong. Dirjen Pajak baru dinilai harus bisa seperti Darmin yang banyak melakukan pembaruan dan berani menegakkan hukum.Demikian dikatakan oleh praktisi pajak yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) Tubagus Eddy Mangkuprawira ketika dihubungi detikFinance, Selasa (12/5/2009)."Kalau bisa calon Dirjen Pajak baru ini harus punya political will mengangani masalah pajak, melakukan pembaruan dan berani meneggakkan hukum. Apalagi kalau mereka mengerti teknis pajak itu lebih baik," kata Eddy.Menurut Eddy, pengganti Darmin bisa dari kalangan internal yang memang sudah memahami seluk beluk pajak. "Kalau orang dalam mereka itu sangat bagus, tapi apakah mereka memiliki semangat pembaruan seperti Darmin, itu yang penting," ujarnya.Dia melihat upaya Darmin melakukan terobosan seperti membuat kantor khusus untuk pembayar pajak besar, KPP Madya, cukup bermanfaat untuk menarik pajak dari orang kaya yang saat ini masih minim. Meski begitu untuk masalah perluasan basis wajib pajak, Eddy menilai masih menjadi PR (pekerjaan rumah) dari Darmin.Mengenai dua calon yang kabarnya akan diusulkan yakni Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu, Eddy menilainya itu tergantung dari penunjukkan oleh Menteri Keuangan."Tapi menurut saya akan lebih kalau mereka mengerti pajak dan berani menegakkan hukum," katanya.Sementara Anggota DPR Dradjad Wibowo ketika dihubungi detikFinnance menilai pengganti Darmin sebaiknya dari internal ditjen pajak."Saya melihat banyak dari internal Ditjen Pajak yang mampu menggantikan Darmin ketimbang nama-nama yang bermunculan," katanya.Darmin akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode 2009-2014 mengganntikan Miranda Goeltom yang habis masa jabatannya pada 24 Juni 2009. Darmin menjabat Dirjen Pajak sejak 21 April 2006 menggantikan pejabat sebelumnya Hadi Purnomo. Dalam kurun waktu yang singkat Darmin dinilai mampu melakukan pembaruan di Ditjen Pajak.(ir/lih)

Ditanya Pengganti Darmin, Menkeu Ngeles

Selasa, 12/05/2009 11:42 WIB
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
(Foto: dok detikFinance)

Jakarta - Teka-teki siapa pengganti dirjen pajak Darmin Nasution makin marak. Lapangan Banteng belum mau memberikan sinyal siapa bakal duduk di posisi ditjen pajak 1, setelah Darmin Nasution terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.Menkeu Sri Mulyani yang juga menjabat Menko Perekonomian rupanya masih belum mau membeberkan siapa pengganti Darmin. Ketika dikonfirmasi soal pejabat baru ditjen pajak, Menkeu banyak me-ngeles."Siapa ya, siapa ya," ujar Menkeu disela-sela pembukaan acara Musrenbangnas (Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional) Tahun 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/5/2009).Begitu juga ketika ditanya apakah Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu calon kuat pengganti Darmin, Menkeu kembali menjawab, "Siapa ya, siapa ya".Menkeu lebih banyak mesem-mesem ketika diberondong pertanyaan, apakah calon pengganti Darmin dari internal atau eksternal.Kriteria pengganti Darmin bagiamana? "Kayak cawapres saja pakai kriteria," tukasnya.Darmin akan menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2009-2014 menggantikan Miranda Goeltom yang habis masa jabatannya pada 24 Juni 2009. Darmin menjabat dirjen sejak 24 April 2006 menggantikan pejabat sebelumnya Hadi Purnomo. Dalam kurun waktu yang singkat Darmin dinilai mampu melakukan pembaruan di ditjen pajak.(ir/qom)

Darmin Diharapkan Bisa Perbaiki Tata Kelola di BI

Selasa, 12/05/2009 08:14 WIB

Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
(Foto: Wahyu-detikFinance)

Jakarta - Terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia diharapkan dapat memperbaiki aspek governance (tata kelola) di bank sentral tersebut. Kepala Ekonom BNI, Tony A Prasetiantono, menilai Darmin terpilih memang bukan karena ahli moneter, namun lebih karena kapasitasnya dalam menegakkan governance. "Pak Boediono tampaknya memilih beliau karena ingin mendapatkan figur yang bisa membantu memperbaiki aspek governance di BI," ujar Tony dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (12/5/2009). Tony menjelaskan adanya kasus dana Yayasan Rp 100 Miliar yang telah mencoreng BI, memaksa BI untuk mengakui bahwa ada yang salah dalam tata kelola (governance) di BI. "Meski mungkin 'orang dalam' BI sendiri mestinya bisa menegakkan governance, tapi tampaknya pak Boediono merasa perlu bantuan orang luar untuk membenahinya," ungkap Tony. Tony menilai Dirjen pajak ini dianggap cocok untuk menjalankan tugas tersebut, karena pengalaman dan kinerjanya yang baik di Depkeu, terutama semasa menjadi Dirjen Pajak. "Ke depannya, BI sebenarnya masih perlu orang yang ahli perbankan komersial (commercial banker) seperti Bu Gunarni, dalam jajaran Dewan Gubernur, untuk melengkapi keahlian Deputi Gubernur yang rata-rata orang makro dan central banker," papar TonyDarmin secara aklamasi dipilih Komisi XI DPR pada Senin malam (11/5/2009) dengan mengungguli satu pesaingnya Gunarni Soeworo.Rekam jejak Darmin yang lumayan bersih dinilai sebagai kunci untuk menegakkan integritas di BI yang belakangan diselimuti banyak kasus oleh mantan pejabatnya.(epi/ir)

Senin, 23 Maret 2009

BUMI Kaji Usulan Bapepam untuk Gelar RUPS

Indro Bagus SU - detikFinance


Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyatakan akan segera mengkaji usulan dari Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait kewajiban menggelar RUPS atas 3 akuisisi senilai Rp 6,191 triliun."Kami masih menunggu masukan formal dan detil lengkapnya," ujar SVP Investor Relations BUMI, Dileep Srivastava saat dihubungi detikFinance, Jumat (20/2/2009).Dileep mengatakan, manajemen perseroan akan mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Namun kepastian soal usulan menggelar RUPS, Dileep menyatakan perseroan belum bisa memberikan kepastian."Sementara ini, kami memilih untuk tidak membuat pernyataan prematur kepada publik untuk menghindari kebingungan di pasar," ujarnya.

Ketua Bapepam Fuad Rahmany meminta BUMI untuk menggelar RUPS terkait akuisisi tiga perusahaan senilai Rp 6,191 triliun."Kita (Bapepam) berindikasi membuktikan adanya transaksi 2 elemen, adanya after afiliasi dan harga yang tidak wajar. Artinya ini berarti harus ada RUPS independen. Ini oke nggak transaksinya? Jadi masih tergantung RUPS-nya. Bapepam (sebagai regulator) hanya memberikan petunjuk, Bapepam bilang ini harus di RUPS-kan, semua tergantung RUPS," kata Ketua Bapepam Fuad Rahmany di kantor Bapepam LK, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (20/2/2009).BUMI menandatangani perjanjian akuisisi 80% saham Zurich Asset Investments senilai Rp 2,412 triliun pada 30 Desember 2008. Kemudian pada 5 Januari 2009, BUMI mengambil alih 76,8% saham PT Fajar Bumi Sakti (FBS) senilai Rp 2,475 triliun. Terakhir, pada 7 Januari 2009 BUMI mengambil alih 84% saham PT Pendopo Energi Batubara (PEB) senilai Rp 1,304 triliun.

Bumi mengatakan transaksi tersebut tidak material sehingga tidak melakukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Bumi menilai harga pembelian tersebut sangat wajar sedangkan Bapepam melihat nilai transaksi sangat mahal sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Menurut Fuad, yang menentukan kelanjutan akuisisi tiga perusahaan BUMI itu adalah pemegang saham bukan Bapepam."Intinya Bapepam hanya regulator. Transaksi tersebut batal atau tidak bukan Bapepam yang memutuskan, semua RUPS yang memutuskan," tegas Fuad.Mengenai penunjukan penilai independen untuk menghitung harga wajar akuisisi 3 perusahaan yang dilakukan BUMI, menurut Fuad, masih akan dibahas sampai minggu depan."Tim penilai independen masih mau dibahas sampai minggu depan," kata Fuad.Bapepam memang berencana menunjuk tim penilai independen jika terdapat perbedaan harga dalam penghitungan nilai akuisisi antara Bapepam dengan pihak BUMI.

(dro/ir)